Corak

Langgam.co | Banda Aceh – Beredar informasi yang mengemuka di publik Aceh bahwa disinyalir Dinas Pendidikan Aceh memiliki kantor ‘bayangan’ jadi tempat aktivitas layanan Disdik Aceh.

Hal ini menjadi pantauan serius banyak pihak, guna memastikan informasi ini, Pewarta Langgam.co memastikan langsung melalui Fachrial selaku Sekretaris Disdik Aceh.

Fachrial menerangkan, bahwa rumah yang disebut sebagai kantor “bayangan” itu merupakan kontrakan milik salah satu rekan pegawai Disdik yang bernama AL.

“Jadi AL menyewa kos tersebut, lalu salah satu pegawai Disdik Aceh yang berinisial NA sering main kesitu. Jadi itu bukanlah kantor layanan Disdik dan bukan kantor bayangan,” jelasnya.

Fachrial menegaskan, sama sekali tidak ada aktivitas perkantoran di kontrakan tersebut. NA Pegawai Disdik hanya sering singgah disana untuk makan siang.

“Kalau sehari-hari pegawai NA tetap berkantor di Disdik Provinsi, dan semua aktivitas perkantoran tetap dikerjakan di dalam ruang kantor,” pungkasnya.

Langgam.co | Banda Aceh – Genap sudah 10 bulan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Dr. Nurdin, SSos, MSI menjadi Pj Bupati Aceh Jaya usai
dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki pada 18 Juli 2022 lalu.

Selama menjadi orang nomor satu di Aceh Jaya, Nurdin telah mengukir sejumlah penghargaan dan prestasi dalam membenah Aceh Jaya menjadi lebih baik lagi.

Dari berbagai informasi dan data yang dihimpun Langgam.co berikut deretan penghargaan yang diraih Pemkab Aceh Jaya di bawah kepemimpinan Pj Bupati Nurdin.

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima penghargaan dari Gubernur Aceh sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang telah berhasil mengimplementasikan Aplikasi Srikandi. Penghargaan ini diterima Sekretaris Daerah Aceh Jaya, T. Reza Fahlevi, MM, dalam acara Launching Aplikasi Srikandi, pada Pemerintah Provinsi Aceh di Halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Aplikasi Srikandi adalah sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk mempermudah proses pengarsipan dan mengoptimalkan pengelolaan arsip di dalam instansi Pemerintahan. Dengan menggunakan aplikasi ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja instansi pemerintahan.

2. Kabupaten Aceh Jaya kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

Dr Nurdin berharap dengan adanya penghargaan tersebut tentu saja akan memacu pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Jaya semakin baik, transparan dan akuntabel.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya meraih penghargaan kabupaten sangat inovatif se-Aceh pada ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2022.

Indeks inovasi Daerah dikategorikan menjadi 3 predikat yaitu sangat inovatif, inovatif dan kurang inovatif.

Kabupaten Aceh Jaya merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Aceh yang meraih predikat/penghargaan sangat inovatif dengan indeks 60,49.

4. Pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 di Indonesia Tahun 2022, Kabupaten Aceh Jaya kembali terpilih untuk Kelima Kalinya secara berturut-turut sebagai Kabupaten Peduli HAM, dan menjadi satu satunya Kabupaten/Kota di Aceh yang mendapatkan penganugerahan ini.

5. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mendapat penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2022 dari Komisi Informasi Aceh.

6. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menerima penghargaan INAGARA AWARD (Inovasi Administrasi Negara Award) tahun 2022 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, atas komitmen tinggi dalam membina dan mengembangkan Inovasi Administrasi Negara berkelanjutan.

7. Kabupaten Aceh Jaya kembali menuai prestasi terkait kinerja maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya.

Prestasi yang sama juga dituai Propinsi Aceh sebagai 10 besar Propinsi berkinerja terbaik dalam penerapan SPM dan capaian penerapan tertinggi SPM triwulan II tahun 2022.

8. Dinas Kesehatan Aceh Jaya menerima penghargaan terbaik 3 cakupan imunisasi polio di Aceh.

9. Kabupaten Aceh Jaya meraih penghargaan sebagai kabupaten yang memiliki tingkat vaksinasi tertinggi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

10. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya berhasil meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat atas komitmen dan dedikasinya dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi masyarakat Indonesia.

Langgam.co | Banda Aceh – Dilantik oleh Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki pada 18 Juli 2022, Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Dr. Nurdin, SSos, MSI hampir genap setahun menjabat sebagai Penjabat (PJ) Bupati Aceh Jaya, sudah banyak capaian dan kegiatan yang dilaksanakan. Mulai dari aspek kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Selama 10 bulan memimpin, Pj Bupati Aceh Jaya itu punya berbagai program strategis yang dilaksanakan, termasuk dalam penanganan kemiskinan, inflasi, stunting, reformasi birokrasi, sosbud, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berikut sejumlah kegiatan strategis dan rutinitas yang gencar dilakukan Pj Bupati Aceh Jaya Dr Nurdin yang dihimpun Langgam.co dari berbagai informasi dan data.

Kegiatan Strategis Pj Bupati Aceh Jaya

Dalam hitungan 10 bulan kerja pasca pelantikan, banyak item kinerja yang ia laksanakan, seperti program pengentasan kemiskinan.

Pj. Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin dan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Prof. Dr. Arif Satria menandatangani sebuah perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MOU) untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Saat ini angka kemiskinan di Aceh termasuk di Aceh Jaya masih lumayan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai kemiskinan ekstrim di tahun 2024, kita harus banyak melakukan kolaborasi dan kerjasama untuk mendorong potensi yang dimiliki. Langkah awal yang akan kami lakukan salah satunya yaitu melakukan redistribusi lahan kepada masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi bersama dengan pihak IPB University, Insya Allah semua potensi-potensi ini, bisa menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat untuk mengejar target 0% kemiskinan ekstrim.

Selain dengan IPB, Pj Bupati Aceh Jaya juga bekerjasama dengan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM), Prof.dr.Ova Emilia dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pj Bupati Aceh Jaya dan Rektor Universitas Gajah Mada sepakat untuk memperkuat kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan daerah Aceh Jaya.

Selanjutnya, berkaitan dengan penanganan stunting, Dinas Kesehatan Aceh Jaya mencatat prevalensi stunting di daerah setempat turun drastis yakni dari angka 33,6 persen pada 2021 menjadi 19,9 persen pada 2022.

Penurunan angka stunting tersebut tidak terlepas dari kerja sama dengan semua pihak secara terintegrasi yang tergabung dalam Gerakan Bangkit Generasi Aceh Jaya (Gerbang Raja).

Kemudian, Pj Bupati Aceh Jaya itu juga komit dalam hal pengendalian inflasi, Dr Nurdin menyampaikan beberapa hal terkait pengendalian inflasi seperti melaksanakan operasi pasar murah, menjaga pasokan barang sehingga tidak terjadinya kelangkaan barang, melakukan gerakan menanam dan sebagainya.

Selain mengendalikan inflasi, mengamankan harga beras juga sama pentingnya. Oleh karena itu, ia menugaskan kepada Dinas Pangan agar bekerjasama dengan dinas terkait lainnya untuk segera mengidentifikasi titik-titik penyaluran beras premium dan mengidentifikasi kebutuhan rata-rata pada titik tersebut, kemudian merekap data dan mengajukannya kepada Bulog serta mensubsidi biaya pengirimannya. Hal ini dilakukan supaya harga beras tetap stabil dan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Di samping itu, sebagai salah satu upaya peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan, Pemkab Aceh Jaya Limpahkan Sebagian Kewenangan kepada Pimpinan Daerah/Bupati kepada Camat. Pelimpahan kewenangan ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, Camat dapat lebih cepat dan efektif dalam menangani berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.

Selama menjadi orang nomor satu di Aceh, Dr Nurdin terus membangun kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan anggota dewan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan di Aceh Jaya.

Dalam suatu pertemuan Dr. Nurdin dan anggota DPRK Aceh Jaya, ikut membahas berbagai hal terkait dengan pembangunan daerah. Salah satu topik yang dibicarakan adalah pembangunan RSUD Teuku Umar melalui alternatif pola KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha).

Tak sampai disitu, Nurdin pun komit meningkatkan kualitas layanan kesehatan mulai dari tingkat paling bawah, hal ini terlihat pada saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

Pelantikan kepala UPTD ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Aceh Jaya dalam memperbaiki pelayanan dasar di Aceh Jaya. Semua kepala UPTD yang baru dilantik merupakan para dokter, agar puskesmas–puskesmas dihandle secara langsung oleh para dokter yang diharapkan selalu standby di lokasi, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terkait tidak adanya dokter ketika berobat.

Ia juga menjalin hubungan baik dengan Anggota DPR RI Asal Aceh H Irmawan S.Sos.,MM. Dalam rangka bersilaturahmi Dr Nurdin mengajak Irmawan untuk bersama-sama membantu membangun kabupaten Aceh Jaya terutama bidang Infrastruktur.

Kemudian, di tangan Dr Nurdin, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya kembali menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor transportasi dan logistik di wilayahnya.

Hal tersebut terlihat dari kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Jaya A.G. Suhadi, SE, yang melakukan paparan dan diskusi dengan kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM tentang konektivitas Aceh Jaya menuju green transport and smart system di Yogyakarta.

Pj. Bupati Aceh Jaya itu mengatakan, pihaknya memiliki visi untuk menjadikan Aceh Jaya sebagai kabupaten yang ramah lingkungan dan terkoneksi dengan jaringan transportasi modern.

Nurdin dikenal sebagai sosok yang cukup dengan masyarakat, terbukti dalam salah satu kunjungan kerjanya ke Desa Mareu, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya.

Di desa terisolir tersebut, pihaknya telah mendengarkan sejumlah keluhan yang telah disampaikan oleh tuha peut Desa Mareu. Untuk tindak lanjut kedepan, pihaknya sudah menyampaikan kepada dinas PUPR untuk bisa menindak lanjuti terhadap proses percepatan pembangunan baik jalan maupun jembatan.

Pj Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin meresmikan Kantor Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Aceh Jaya Kerja Bersama yang berlokasi di Jalan Lama Calang-Meulaboh Gampong Dayah Baro.

Aceh Jaya memiliki 172 gampong (desa) dari 9 kecamatan, dari para pemerintah gampong telah merintis lewat Musyawarah Gampong -I menghasilkan kesepakatan untuk membentuk BUMDESMA dan menyertakan modal awal (saham) yang mencapai 21 milyar rupiah. Badan usaha Milik Desa Bersama disiapkan untuk menjalankan peran sebagai investor utama menggerakkan sektor ekonomi rakyat di Kabupaten Aceh Jaya. Untuk mempercepat capaian-capaian kegiatan usaha.

Ke depan tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya fokus pada program prioritas diantaranya: pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak; reformasi birokrasi; pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas, daya saing SDM dan intervensi stunting; pembangunan infrastruktur dan ketahanan bencana; dan pelaksanaan keistimewaan Aceh.

Kegiatan seremonial Pj Bupati Aceh Jaya Dr Nurdin

Pasca perayaan Idul Fitri 1444 H, Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada hari pertama kerja di beberapa SKPK di Aceh Jaya.

Dalam sidak tersebut, Pj. Bupati Nurdin memastikan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Jaya telah hadir dan kembali bekerja seperti biasa setelah libur lebaran.

Dr. Nurdin juga mengecek ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.

Pj. Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si, melakukan launching penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Aplikasi Srikandi sendiri merupakan instrumen pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Yayasan JISSHO perjanjian kerjasama (MOU) untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi Masyarakat Aceh Jaya.

Melalui MOU ini, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Yayasan JISSHO akan bekerjasama dalam beberapa program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Pj. Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si melakukan kunjungan ke Area Lahan Program Penggemukan Sapi di Gampong Keudee Krueng Sabee, Kecamatan Krueng Sabee dalam rangka Kegiatan Peresmian Kerjasama Bank Aceh Syariah dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi kelompok ternak dalam membantu usaha penggemukan sapi (LEUMOE GEMUK).

Dr. Nurdin menyampaikan bahwa program penggemukan sapi secara intensif dan masif tersebut adalah upaya yang strategis untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam segi ekonomi di Aceh Jaya sehingga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat kepada pemerintah ke depannya. Oleh karena itu perlu dukungan perbankan dalam hal ini dilaksanakan oleh PT. Bank Aceh Syariah yang menyalurkan Bantuan Dana KUR.

Pj. Bupati Aceh Jaya, Dr. Nurdin melakukan kunjungan ke Gampong Suak Beukah Kecamatan Darul Hikmah pada Senin (08/05/2023), untuk meninjau langsung kondisi warga yang terkena dampak banjir. Pj. Bupati Nurdin juga menyerahkan bantuan massa panik kepada warga yang terkena dampak banjir.

Dalam Rangka untuk mensukseskan gerakan penghijauan dan penguatan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menggelar Gerakan Menanam Kelapa Kembali (GEMARKALI) yang dilaksanakan oleh Pj Bupati Aceh Jaya Dr. Nurdin, S.Sos, M.Si.

“Saya berharap, agar kita bisa bersama-sama memajukan Aceh jaya, kita akan dorong tagelinenya ‘Aceh Jaya Maju Bersama’. Maksudnya, kita akan melakukan kolaborasi tanpa henti dan tanpa batas,” kata Nurdin, usai pelantikan di Pendopo Gerbernur Aceh, Senin, 18 Juli 2022.

Langgam.co | Aceh Utara –Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi, AP, MSi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, dan Pj Gubernur Aceh terkait rencana pengembangan Bandara Malikussaleh di Kecamatan Muara Batu.

“Kita sangat berterima kasih kepada pak Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dan Pj Gubernur Aceh, pembangunan Bandara Malikussaleh mendapat dukungan dari pak menteri,” kata Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi.

Menurut Azwardi, pembangunan dan pengembangan bandara ini akan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian dan kegiatan pariwisata di wilayah Aceh Utara.

Selain itu, Bandara Malikussaleh juga diharapkan dapat menjadi akses transportasi yang lebih mudah bagi masyarakat Aceh Utara menuju berbagai daerah di Indonesia.

Rencana pengembangan bandara Malikussaleh telah dibahas langsung dalam kunjungan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ke Aceh Utara bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan dan Anggota DPR RI asal Aceh, Haji Ruslan M Daud dan Ilham Pangestu.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan dukungannya terhadap rencana pengembangan Bandara Malikussaleh.

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki juga menyatakan bahwa pengembangan Bandara Malikussaleh merupakan salah satu prioritas pembangunan di wilayah Aceh.

Ia menyebutkan bahwa bandara ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat transportasi di kawasan utara Sumatera.

Azwardi berharap bahwa rencana pengembangan Bandara Malikussaleh ini akan segera terlaksana dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Aceh Utara dan seluruh Indonesia.

Langgam.co | Aceh Utara – Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi AP, M.Si berhasil mempercepat pembangunan di kabupaten tersebut dengan melakukan proses pengadaan paket pengerjaan pada awal tahun sebelum batas waktu 31 Maret 2023 sesuai instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahkan dari total sekitar 86 paket pengerjaan yang ditender di tahun 2023 dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK), sudah 25 paket yang diumumkan pemenangnya sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dinas PUPR yang merupakan dinas yang mengelola anggaran terbesar tender di Aceh Utara terdapat 24 paket yang tayang sudah 15 paket yang diumumkan pemenangnya pada masa Kepala Dinas PUPR Edi Anwar, ST.

Dari 15 paket ini, hanya satu perusahaan yang berasal dari Banda Aceh, sementara empat perusahaan dari Lhokseumawe, sedangkan 10 dari 15 perusahaan (66,67 %) berasal dari Aceh Utara yang terdistribusi merata dari Kecamatan Seunuddon, Baktiya, Lhoksukon, Syamtalira Aron, hingga Kecamatan Sawang.

Berdasarkan pantauan Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Utara, Muslem Araly, S.Sos, prosedur tender ini dapat dipantau langsung oleh siapa saja tanpa harus menggunakan password melalui laman www.lpse.acehutara.go.id.

“Jadi seluruh masyarakat Aceh Utara memiliki hak akses yang sama ke sistem informasi tender di Aceh Utara dan ini wujud transparansi atau keterbukaan informasi publik,” kata Muslem Araly S.Sos Humas Pemerintah Aceh Utara.

Lebih lanjut Muslem mengatakan, tender paket Proyek di Kabupaten Aceh Utara bukan diatur dengan Peraturan Bupati, akan tetapi oleh Peraturan Presiden melalui aplikasi yang dibuat LKPP sebagai lembaga setingkat menteri, sehingga bisa diikuti bukan hanya oleh rekanan lokal di Aceh Utara, Provinsi Aceh, bahkan seluruh peserta dari seluruh Provinsi.

Diketahui, Azwardi dilantik menjadi Pj Bupati Aceh Utara pada 14 Juli 2022 oleh Pj Gubenur Aceh, Achmad Marzuki.

Muslem Araly mengungkapkan, belum setahun Pj Bupati Azwardi telah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah pemekaran Kabupaten Aceh Utara itu. Mulai penataan birokrasi dilakukan dengan baik hingga pembangunan infrastruktur yang merata.

“Tidak seperti tahun-tahun sebelumya yang difokuskan untuk pembangunan Aceh Utara,” kata Muslem.

Dengan upayanya dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pj Bupati Aceh Utara Azwardi AP, M.Si menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pembangunan yang lebih cepat dan efektif di Aceh Utara.

Selain itu, upaya Pj Bupati Aceh Utara, Azwardi menyelesaikan masalah banjir yang kerap terjadi di wilayahnya, melakukan koordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menemukan solusi yang tepat terkait banjir yang terjadi di Aceh Utara.

Azwardi menyatakan bahwa penanganan banjir tidak dapat dilakukan sendirian oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah banjir di Aceh Utara secara efektif.

Terobosan lain yang dilakukan Azwardi, membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan aktifnya pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) II yang terletak di wilayah Aceh Utara.

Dia mengatakan, aktifnya pabrik PIM II wujud kemandirian ekonomi serta serta menampung tenaga kerja lokal.

Pj Bupati Aceh Utara menyatakan bahwa pabrik PIM memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan lain setelah dipastikan ke Dinas Keuangan Kabupaten Aceh Utara keadaan tata kelola keuangan tidak mengalami defisit lagi ditahun 2023

Hal ini menjadi pencapaian yang signifikan mengingat sebelumnya kabupaten ini selalu mengalami defisit anggaran selama beberapa tahun terakhir.

Menurut Azwardi, pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi antara semua pihak terkait. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan mengefektifkan sistem pengendalian keuangan di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam upaya memperbaiki tata kelola birokasi pemerintahan, Pj Bupati Aceh Utara juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi kinerja serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Sementara untuk bendungan Keureuto Pj Bupati Aceh Utara Azwardi akan mengawal ke pemerintah pusat agar proyek strategis nasional ini tetap berjalan dan ditargetkan selesai tahun 2023.

Langgam.co | Banda Aceh – Sejumlah masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi menyatakan sikap untuk mengawal seleksi calon komisioner Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh periode periode 2023-2028.

Masyarakat sipil itu terdiri dari Mitra Sejati Perempuan Indonesia (MiSPI) Aceh, Katahati Institute, Jaringan Survei Inisiatif (JSI), dan Titik Demokrasi Indonesia.

Ketua Titik Demokrasi Indonesia, Zoel Mirza mengatakan, prinsip utama seorang pengawas pemilu adalah integritas yang tinggi, sebab tanpa adanya integritas seorang pangawas pemilu tidak mempunyai jiwa dan roh di dalamnya.

“Tidak hanya itu moral dan etika adalah hal penting sebagai modal dasar dan menjadi sasaran utama. Esensinya tujuan dilakukanya seleksi calon panitia pengawas pemilu adalah menghasilkan pengawas yang berkompeten dibidangnya yang memiliki nilai integritas, etika, dan moral,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua MiSPI Aceh, Syarifah Rahmatillah menjelaskan, salah satu mekanisme partisipasi dari mereka antara lain melakukan tracking rekam jejak calon anggota Panwaslih Aceh, membuka call center, serta selalu memberikan kritikan konstruktif disertai solusi terhadap masalah dihadapi pansel selama proses pemilihan para komisioner Panwaslih Aceh.

“Khusus untuk call center dapat mengirimkan informasi dan data selama proses seleksi yang dilakukan pansel ke nomor 081262345558 serta dapat dikirimkan ke email: pantau.panselseleksipanwaslihAceh@gmail.com,” sebutnya.

Di samping itu, Ketua Katahati Institute Raihal Fajri menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat keterisian 30 persen keterwakilan perempuan dalam kursi penyelenggara pemilu, khususnya di Panwaslih Aceh, sehingga benar-benar dapat diwujudkan sesuai aturan yang mengaturnya.

Peneliti Senior JSI, Aryos Nivada menjelaskan, pemantauan ini dikarenakan mengingat dinamika Pemilu di Aceh memiliki tantangan dan karakteristik yang membedakan dengan provinsi lainnya.

Untuk itu, kata dia, fahami pansel dalam menentukan dan memilih sosok calon Panwaslih Aceh periode ke depannya.

“Harapan kami bersinergis dan berkolaborasi ini bertujuan agar mendapatkan sosok komisioner yang memiliki integritas, tidak berpolitik, professional, serta menjunjung tinggi aturan maupun ketentuan UU yang mengatur,” ucapnya.

Selain itu, lanjutnya, ini wujud partisipasi aktif atas kepedulian masyarakat sipil dalam mengawal pencarian sosok anggota komisioner Panwaslih Aceh periode 2023-2028.

Langgam.co | Banda Aceh – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh bersama Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) bersilaturrahmi dengan Kementerian Perdagangan RI.

Agenda silaturahmi tersebut disambut langsung oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan SE MM, didampingi Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Drs Didi Sumedi MBA, yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kementerian Perdagangan, Jumat (13/1/2023) sekitar pukul 10.30 WIB.

Di awal pertemuan, Ketua HPN, Dede Supriadi membuka diskusi soal kemandirian ekonomi Indonesia. Di sana, Dede mengisi kajian seminar nasional dengan tema ‘peluang pasar dengan negara-negara muslim dunia’, serta melibatkan Menteri Perdagangan sebagai speaker.

Selanjutnya, Ketua Kadin Aceh, Muhammad Iqbal pada kesempatan tersebut juga menyampaikan beberapa hal. Diantaranya soal produksi Crude Palm Oil (CPO) dari perkebunan sawit Aceh yang sangat luar biasa. Semua hasil produksi CPO dari Aceh dibawa ke Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Adapun untuk ekspor CPO, Muhammad Iqbal menyatakan, kendalanya terletak di Pelindo, salah satunya melalui Pelabuhan Kuala Langsa.

“Ada beberapa pengusaha yang mau investasi di pelabuhan tersebut. keseriusan Walikota Langsa sudah membawa Pak Moeldoko,” ujar Muhammad Iqbal di pertemuan tersebut.

Selanjutnya, Muhammad Iqbal juga meminta pengoptimalan jalur pelabuhan di Aceh agar dapat ekspor komoditi ke luar negeri.

“Saya rasa penting untuk memberdayakan produk UMKM di Aceh agar dapat dijual ke seluruh Indonesia maupun luar negeri,” ungkapnya.

Hal yang tak kalah penting menurut Iqbal ialah penyediaan kuota ekspor komoditi strategis yang ada di Aceh.

Sementara itu, Ketua Kadin Aceh juga menyampaikan pandangannya bahwa pengembangan perdagangan di Aceh harus berbasis konektivitas ke luar negeri.

Oleh sebab itu, Muhammad Iqbal berharap pemerintah bisa mengucurkan anggaran khsusus untuk pengembangan ekonomi Aceh, khusus bagi perdagangan dan industri.

“Diperlukan anggaran khusus pengembangan ekonomi di Aceh, khusus perdagangan dan industri. Karena dana Otsus Aceh sudah sangat terbatas,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua Kadin Aceh juga berharap supaya ada investor pembangunan pabrik pengelolaan hasil sawit menjadi minyak goreng.

“Dibutuhkan untuk menghadirkan investasi pengelolaan minyak sawit yang berada di Aceh tanpa harus keluar Aceh,” jelasnya.

Kemudian, Kadin Aceh juga mengajukan Pelabuhan Sabang sebagai salah satu pelabuhan importasi komoditas tertentu untuk rempah-rempah, alat dan peralatan perikanan, alat dan peralatan wisata bahari, komoditas pertanian tertentu seperti bawang putih, jagung, dan kacang kedelai, serta komoditas tertentu lainnya.

Soal kebutuhan gula di Aceh, Ketua Kadin Aceh juga meminta kebutuhan gula bisa diimpor langsung oleh pengusaha Aceh. Permintaan ini diajukan untuk menekan harga gula dan menekan inflasi di Aceh, sebab gula di Aceh harganya sangat tinggi.

Lalu, soal kendala ekspor pasir dan batuan ke India yang terkendala akibat poin Keputusan Menteri Perdagangan, Kadin Aceh meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dimaksud untuk bisa direvisi.

“Biar Aceh bisa ekspor pasir tersebut langsung ke India, karena sudah ada kerjasama Aceh dan daerah Nicobar India, Inturunan dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah India,” pungkasnya.

Langgam.co | Banda Aceh – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat Daya (Abdya) melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

FGD ini dilaksanakan di Luminor Hotel, Jakarta, Rabu (11/1/2023) dari jam 11.00 WIB hingga 17.00 WIB.

Kegiatan FGD ini mengusung tema ‘Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah’.

Peserta FGD dari Pemkab Abdya dihadiri oleh PJ Bupati Abdya H Darmansyah SPd MM, Kepala Bappeda, Kepala BKK, Kepala BKPSDM, Kadis Pendidikan, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Kadis Perkim dan LH, Asisten III, serta Kabag Umum.

Sementara dari pihak Kemendagri dihadiri oleh jajaran Ditjen Bina Keuangan Daerah, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Ditjen Bina Kependudukan dan Pencacatan Sipil

Di sisi Kementerian Keuangan diisi oleh Ditjen Bina Perimbangan Keuangan.

Sedangkan dari sisi Badan Pusat Statistik diisi oleh sub Direktorat Harga dan Perdagangan Besar.

Langgam.co | Banda Aceh – Pengadaan Peralatan Usaha dan Alat Pendukung Lainnya Bagi Kelompok Usaha Bungong Jaroe Meunasah Drang di Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara senilai Rp474 juta terancam tak dibayar. Hal itu disebabkan karena terdapat satu item barang yang terlambat datang.

Direktur CV Cuhu Makmu selaku pihak pelaksana, Muhammad Yanis menyatakan, dari total 6 item barang, 5 barang lainnya sudah sampai jauh-jauh hari. Hanya 1 item barang yang terlambat datang yang sekarang juga lagi dalam perjalanan.

“Berhubung barang ini barang impor, kita ada sedikit kendala di jalan, ada keterlambatan di pelabuhan (kendala teknis), solar pun langka sekarang. Sehingga dari jadwal yang kita janjikan molor dan kemungkinan barang itu akan sampai pada hari Senin nanti,” ujar Muhammad Yanis dalam konferensi pers, Banda Aceh, Kamis (29/12/2022).

Oleh sebab itu, Muhammad Yanis memohon kepada Dinas Koperasi dan UKM Aceh dan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPM) untuk membuat kebijakan secara terpisah, baik itu dengan diblokir rekening atau diberi jaminan. Hanya saja KPA tetap kekeh tidak mau.

“Mereka bilang, barang apa yang ada di tempat, itu yang dibayar. Sedangkan barang yang tidak datang tepat waktu ini tidak dibayar. Kami sebagai rekanan merasa dirugikan, padahal barang itu sudah kami belanjakan, item yang datang terlambat ini adalah item yang paling mahal dan paling penting senilai Rp400 juta (digital printing Monica),” ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia, ketika sebelum kejadian keterlambatan barang ini terjadi, pihak dinas juga sangat sulit ditemui.

“KPA susah dijumpai. Pengurusan SPM harus diantar ke rumah dia. Kita ngggak mungkin menyelesaikan masalah di rumah. Dia baru datang tadi, baru bisa audiensi dengannya tadi sore,” tuturnya.

Muhammad Yanis menegaskan, keterlambatan barang ini murni karena kondisi yang terjadi di lapangan, bukan karena pihaknya mengada-ngada.

“Kendala juga bukan karena faktor teman-teman mengada-ada, tapi karena kendala di lapangan,” pungkasnya.